Bangka Belitung Perkuat Sinergi Kembangkan Wisata Indikasi Geografis
PANGKALPINANG - Produk berindikasi geografis di Kepulauan Bangka Belitung akan didorong menjadi daya tarik wisata, bukan sekadar komoditas yang dilindungi secara hukum. Langkah itu ditempuh lewat penguatan sinergi lintas instansi untuk mengembangkan wisata indikasi geografis Bangka Belitung dengan konsep GI Tourism.
Rencana tersebut disampaikan Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Kepulauan Bangka Belitung. Plt Kepala Kanwil Kemenkum Kepulauan Babel, Kaswo, mengungkapkannya di Pangkalpinang, Senin (16/11/2026), seperti dilaporkan ANTARA.
Menurut Kaswo, pengembangan wisata indikasi geografis (IG) bertujuan meningkatkan nilai ekonomi produk lokal. Sasaran berikutnya adalah kesejahteraan masyarakat di daerah itu.
Ia berharap sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku pariwisata bisa menjadikan produk IG sebagai "identitas sekaligus daya tarik wisata unggulan". Dengan begitu, citra Bangka Belitung sebagai daerah tujuan wisata diharapkan ikut menguat.
Langkah Strategis Berbasis Kearifan Lokal
Kaswo menegaskan konsep GI Tourism merupakan langkah strategis. Konsep ini, jelasnya, mendorong pemanfaatan produk IG sebagai potensi pengembangan pariwisata berbasis kearifan lokal.
Pada saat yang sama, pendekatan ini diharapkan meningkatkan nilai ekonomi produk unggulan daerah. Dua kepentingan itu, pariwisata dan ekonomi produk lokal, ditempatkan dalam satu kerangka.
Kaswo juga menyebut indikasi geografis tidak berhenti pada urusan pelindungan hukum terhadap produk unggulan daerah. Yang tak kalah penting, ujarnya, adalah kemampuan mengembangkan potensi itu menjadi kekuatan ekonomi yang memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
Melalui wisata IG, produk khas Bangka Belitung dinilai bisa diperkenalkan lebih luas. Produk tersebut sekaligus dapat menjadi daya tarik wisata yang memiliki nilai tambah bagi perekonomian dan kesejahteraan warga.
Butuh Kolaborasi Berkelanjutan
Kaswo mengingatkan bahwa keberhasilan wisata berbasis IG tidak bisa ditopang satu lembaga. Menurutnya, program ini membutuhkan kolaborasi berkelanjutan dari banyak pihak.
Pihak yang ia sebut meliputi:
- pemerintah daerah;
- Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG);
- pelaku usaha;
- pengelola destinasi wisata;
- seluruh pemangku kepentingan lainnya.
Ia berharap pengembangan GI Tourism menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor. Selain itu, program ini diharapkan meningkatkan daya saing produk lokal dan membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat.
Daftar pihak yang disebut Kaswo menempatkan MPIG sejajar dengan pemerintah daerah dan pelaku usaha. Penyebutan pengelola destinasi wisata juga mengisyaratkan bahwa program ini dirancang menjangkau sektor pariwisata, bukan hanya produsen.
Kanwil Kemenkum Kepulauan Bangka Belitung, tutur Kaswo, siap memberi dukungan. Bentuknya adalah penguatan pelindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual (KI) agar potensi unggulan daerah semakin berkembang.
Dalam pernyataan yang dilaporkan ANTARA, Kaswo tidak merinci produk, lokasi, maupun jadwal kegiatan yang akan menjadi bagian dari program ini. Bentuk kerja sama antarlembaga juga belum dijabarkan lebih jauh.

Mengenal Indikasi Geografis
Indikasi geografis diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Secara sederhana, IG adalah tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang.
Daerah asal itu memberi reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada produk. Penyebabnya bisa faktor alam, faktor manusia, atau gabungan keduanya, seperti kondisi tanah, iklim, dan cara pengolahan yang diwariskan turun-temurun.
Berbeda dengan merek dagang milik satu perusahaan, IG melekat pada wilayah. Hak atas IG pada dasarnya bersifat kolektif. Karena itu, pemohon pendaftarannya antara lain lembaga yang mewakili masyarakat di kawasan asal produk atau pemerintah daerah.
Menurut undang-undang yang sama, pelindungan IG berlaku selama reputasi, kualitas, dan karakteristik produk tetap terjaga. Artinya, menjaga mutu menjadi tanggung jawab bersama para produsen di kawasan tersebut.
Pendaftaran IG juga disertai dokumen deskripsi yang memuat karakteristik produk, batas wilayah, dan cara produksinya. Dokumen ini menjadi acuan untuk menilai apakah suatu produk berhak memakai nama IG tersebut.
IG termasuk dalam rezim kekayaan intelektual, sejajar dengan merek, paten, dan hak cipta. Karena itu, urusan pelindungannya berada dalam lingkup Kementerian Hukum, termasuk kantor wilayahnya di daerah.
Dari Produk ke Pengalaman Wisata
Gagasan GI Tourism yang disebut Kaswo menghubungkan produk IG dengan perjalanan wisata. Dalam pendekatan seperti ini, produk tidak hanya dijual sebagai oleh-oleh di rak toko.
Produk dapat diperkenalkan bersama cerita asal-usulnya, lingkungan tempat ia dihasilkan, dan masyarakat yang membuatnya. Bagi wisatawan, cerita itu menambah alasan untuk berkunjung dan membeli langsung dari daerah asal.
Bagi produsen, keterkaitan dengan wisata membuka peluang nilai tambah. Hal ini sejalan dengan harapan Kaswo agar IG tidak berhenti sebagai pelindungan hukum, tetapi menjadi kekuatan ekonomi masyarakat.
Tantangannya terletak pada keaslian. Wisatawan yang datang karena cerita sebuah produk akan berharap menemukan mutu yang sesuai dengan reputasinya. Di titik ini, konsistensi mutu yang menjadi syarat pelindungan IG juga menjadi syarat keberhasilan wisatanya.
Peran setiap pihak dalam pola kolaborasi seperti ini umumnya berbeda. Pemerintah daerah memegang kebijakan dan promosi, MPIG menjaga standar mutu, pelaku usaha mengolah dan memasarkan produk, sedangkan pengelola destinasi menyediakan ruang perjumpaan dengan wisatawan.
Yang Bisa Dilakukan Pembaca
Program ini masih berada pada tahap penguatan sinergi. Beberapa langkah berikut bisa dilakukan sambil menunggu rincian resmi:
- Pelaku usaha dan produsen: pelajari ketentuan IG dan status produk di daerah Anda melalui laman resmi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, lalu jalin komunikasi dengan MPIG setempat bila sudah terbentuk.
- Pengelola destinasi wisata: pantau informasi dari Kanwil Kemenkum Kepulauan Bangka Belitung dan pemerintah daerah tentang bentuk keterlibatan dalam GI Tourism.
- Wisatawan: saat membeli produk khas di Bangka Belitung, tanyakan asal produk dan perhatikan keterangan IG pada kemasan atau label.
- Masyarakat umum: periksa kanal resmi pemerintah untuk agenda dan pengumuman terbaru, karena jadwal kegiatan belum disebutkan.
Bagi yang ingin memahami dasar hukumnya, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 bisa menjadi titik awal. Pemahaman tentang syarat mutu dan dokumen deskripsi akan membantu pelaku usaha menilai kesiapan produknya sebelum terlibat dalam wisata berbasis IG.
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Apa yang dimaksud wisata indikasi geografis Bangka Belitung?
Wisata indikasi geografis Bangka Belitung adalah upaya menjadikan produk berindikasi geografis di daerah itu sebagai daya tarik wisata. Kanwil Kemenkum Kepulauan Bangka Belitung mengembangkannya dengan konsep GI Tourism yang berbasis kearifan lokal.
Siapa yang menyampaikan rencana penguatan sinergi ini?
Rencana itu disampaikan Plt Kepala Kanwil Kemenkum Kepulauan Babel, Kaswo, di Pangkalpinang pada Senin, 16 November 2026, seperti dilaporkan ANTARA.
Pihak mana saja yang perlu terlibat dalam pengembangan wisata IG?
Menurut Kaswo, keberhasilannya membutuhkan kolaborasi berkelanjutan antara pemerintah daerah, MPIG, pelaku usaha, pengelola destinasi wisata, serta seluruh pemangku kepentingan.
Apa tujuan pengembangan GI Tourism di Bangka Belitung?
Tujuannya meningkatkan nilai ekonomi produk lokal dan kesejahteraan masyarakat, memperkenalkan produk khas daerah lebih luas, meningkatkan daya saing produk, serta membuka peluang ekonomi baru.
Apakah daftar produk dan jadwal kegiatan wisata IG sudah diumumkan?
Dalam pernyataan yang dilaporkan ANTARA, belum disebutkan daftar produk, lokasi, maupun jadwal kegiatan. Pembaca disarankan memantau kanal resmi Kanwil Kemenkum Kepulauan Bangka Belitung dan pemerintah daerah.
Apa peran Kanwil Kemenkum dalam program ini?
Kanwil Kemenkum Kepulauan Bangka Belitung menyatakan siap mendukung melalui penguatan pelindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual agar potensi unggulan daerah semakin berkembang.
Ilustrasi: tim penulis Arfadia